IMB Kasus Suap Bupati Bekasi

Kasus Dugaan Suap Bupati Bekasi yang sempat mencuat beberapa hari belakangan ini membuat publik bertanya - tanya suap seperti apa yang dilakukan oleh Meikarta dan apa tujuan suap yang dilakukan Meikarta kepada Bupati Bekasi selaku Raja Daerah di Bekasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Masih menduga - duga terkait suap yang dilakukan oleh Meikarta kepada Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi dan kepada empat anak buahnya di lingkungan Pajabat tinggi bekasi.

Suap Bupati Bekasi

Indikasi dilakukannya suap tersebut menurut KPK adalah terkait untuk mendapatkan IMB atau izin mendirikan bangunan mega proyek Meikarta di Cikarang Bekasi jawa Barat. Kasus suap tersebut juga melibatkan Billy Sindoro Direktur Operasional Lippo Group Selaku Pemberi Suap kepada Bupat Bekasi dan empat anak buahnya.

Febri Diansyah Juru BIcara KPK menyatakan bahwa ada kemungkinan kasus suap tersebut untuk memuluskan izin yang pada dasarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan pendirian bangunan. Febri Mengatakan bahwa ada sejumlah proses rekomendasi dan juga perijinan untuk IMB (ijin mendirikan bangunan) yang kami dugta untuk mempengaruhi dalam kasus suap ini, atau bisa juga suap ini untuk memuluskan dan mempercepat proses perizinan terkait iperasional Meikarta di Cikarang Bekasi Jawa Barat.

Dilema Konsumen Meikarta

Kasus Suap meikarta menjadi momok yang mengerikan bagi Konsumen Meikarta. Sebab, belum diketahui kini nasib apartementnya akan seperti apa mengingat sampai saat ini operasional pembangunan Meikarta yang masih banyak rintangan ditambah dengan kasus suap yang melibatkan petinggi Lippo Group dan juga Bupati Bekasi beserta anak buahnya. Banyak konsumen yang merasakan tak jelas nasibnya untuk memiliki hunian vertikal tersebut, terlebih lagi jika mereka sudah menyelesaikan pembayaran awal dalam perjanjian jual beli.

Konsumen Meikarta

Rizki Patria seorang pengusaha berumur 27 tahun ini telah membayarkan transaksi dalam bentuk uang muka sebesar 36 juta rupiah untuk memiliki dua unit apartement Meikarta dengan ukuran 36 meter persegi. Dengan adanya kasus ini, Rozky berniat untuk mengambil kembali uang muka yang telah ia bayarkan setelah semua syarat KPA miliknya mendapatkan penolakan dari Bank dan ditambah munculnya kasus suap meikarta ini.

Sayangnya, setelah adanya penolakan dari kredit perbankan, sales meikarta enggan untuk berinisiatif mengembalikan uang muka yang telah rizky bayarkan sebelumnya.

Isu Lingkungan Freeport Hambat Transaksi Saham

Transasksi saham Freeprot mengalami kendala terkait Isu Lingkungan Freeport yakni Dokumen Evaluasi lingkungan hidup dan juga izin pinjam pakai kawasan hutan. Sampai saat ini proses divestasi saham PT Freeport Indonesia belum juga menemukan titik temu. Hal ini disebabkan karena belum selesainya pelanggaran lingkunagn yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia.

Isu Lingkungan Freeport

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) telah menemukan adanya pelanggaran - pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia senilai 185 Triliun Rupiah. Riza Pratama, Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia menyatakan bahwa dari 8 rekomendasi yang diajukan oleh BPK, PT Freeport telah melaksanakan 6 rekomendasi dari BPK tersebut. Riza juga mengatakan bahwa dua rekomendasi yang tersisa adalah dokumen evaluasi lingkungan hidup atau DELH dan yang kedua adalah Izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPH.

Perizinan dokumen evaluasi lingkungan hidup dan Izin pinjam pakai kawasan hutan ini menjadi temuan BPK dan dalam temuan tersebut ada beberapa kegiatan pertambangan yang tidak sesuai untuk dikategorikan dalam DELH, yakni kegiatan Deep Mill Level Zone atau Kegiatan tambang bahwa tanah.

Besarnya Potensi Wisatawan Muslim

Wisatawan Muslim di dunia mengalami gejolak pasar yang tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi global, pesatnya teknologi, dan lahirnya umat muslim muda di seluruh pelosok Dunia. Laporan dari DMTR2018 (Mastercard-CrescentRating Digital Muslim Travel Report 2018) menunjukan bahwa kegemaran jalan - jalan generasi millenial nyatanya dilanjutkan juga oleh kelompok generasi Z.

Wisatawan Muslim

Dalam laporan DMTR2018 juga menunukan bahwa transaksi wisatawan muslim yang tergabung dalam generasi millenial dan generasi z ini melakukan transaksinya melalui layanan online yang diperkiraan telah mencapai angka 180 miliar dolar Amerika Serikat atau sebanyak 2.700 triliun rupiah pada tahun 2026 mendatang.

Seperti yang diketahui, DMTR2018 adalah laporan kompeherensif pertama yang mempau memberikan data berupa informasi tentang pola perjalanan dan juga sikap wisatawan muslim dari beragam kelompok demografis. Dalam laporan ini juga mampu mengungkapkan faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pembelian produk - produk wisata secara online yang dilakukan oleh wisatawan muslim pada generasi yang akan datang. Laporan ini berisi tentang pandangan kepada para pengelola produk - produk wisata, amskapai penerbangan, operator tur, dan juga pemangku kepentingan lain pada sektor wisata dan juga perhotelan mengenai layanan - layanan berplatform online dan juga jejaring sosial yang begruna untuk mengvaluasi dan menilai potensi pasar muslim global.